Kepala Desa Bira Menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kemenkumham RI
www.desabira.com – Kepala Desa Bira Murlawa kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan kali ini diterima Kepala Desa Bira dari Kementrian Hukum dan HAM RI berupa Penghargaan Anubhawa Sasana Desa yang digelar di Phinisi Room Claro Hotel, Makassar, pada hari Jumat,14 Juni 2024.
Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, ada sebanyak 33 Kepala Desa/Lurah Sadar Hukum di 28 kecamatan di 8 wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang diberi penghargaan dan salah satunya Desa Bira. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada 28 Camat, 7 Bupati/walikota hingga Pj. Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada acara tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly menjelaskan, pelaksanaan kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan prestasi dan hasil kerja nyata melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan Desa/Kelurahan Binaan, sampai dengan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Peresmian Kelurahan dan Desa Sadar Hukum yang telah diraih ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi Kelurahan dan Desa yang lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Menkumham berharap dukungan Pemda dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan yang selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Hadir pada kegiatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Nur Ichwan, serta perwakilan pegawai dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, BPHN dan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan.
